PENGALAMAN

 

g1

Untuk menjalakan program-program perkumpulan PKPEK menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjalankan kegiatannya atau kerjasamanya proyek, dari selama menjalankan proyek dimaksud pengalaman yang didapatkan oleh PKPEK dapat di kelompok menjadi Kajian dan Advokasi, Pengurangan Resiko Bencana, entrepreneurship, Sustainable Livelihood dan Pelatihan- Pelatihan serta -Rekapitulasi Pengalaman

  • Kajian Dan Advokasi Kebijakan UMKM

Sektor Industri Kayu Yang Berbuah Simalakama !

Pada era 90 akhir hingga 2000-an booming bisnis furniture melanda Indonesia. Terlebih dengan adanya kriris moneter tahun 1998 paska lengsernya pemerintahan orde baru – yang membuat nilai rupiah terpuruk – bahkan pernah mencapai Rp. 14.000 per dollar telah menjadikan bisnis furniture yang berorientasi ekspor menjadi sebuah primadona. Bahkan pada saat itu, UKM yang berorientasi ekspor dianggap sebagai pilar ekonomi negara.

Sebagai salah satu pemasok devisa terbesar negara dan mampu memasuki pasar global – sub sektor furnitur pada saat itu tengah mengalami penurunan dan menghadapi ancaman serius dari dalam negri.

Dibalik gegap-gempita tersebut sesungguhnya menyimpan berbagai persoalan dan juga masalah yang cukup serius berkaitan dengan keberadaan UKM dan juga sumber daya alam Indonesia yaitu hasil hutan berupa kayu jati. Hal ini terungkap dalam analisis sub-sektor furnitur yang dijalankan oleh PKPEK sebagai bagian sebuah proyek (Analysis for Vertical Intervention Project – furniture sub sector) yang didanai oleh USAID dengan ASEMHAKI sebagai lembaga payungnya dalam konsorsium beberapa lembaga..

Proyek ini, yang dikoordinasikan oleh PKPEK melibatkan 2 (dua) mitra, yaitu: CEMCED-UKSW untuk melakukan studi kebijakan sub sektor furnitur dan pada saat yang bersamaan – KKB-Jawa Tengah – melaksanakan pendampingan teknis (Technical Asisstance) pada sub sektor dimaksudt.

Proyek dengan kegiatan utamanya yaitu: kajian hambatan teknis (technical constraint study), policy dialog, clearing house dan dissemination tersebut diselenggarakan dengan mengambil sampel di Jepara dan Klaten sebagai sentra furniture di Jawa Tengah, serta Bantul sebagai sentra di DIY. Disamping menemukan hambatan-hambatan berupa kebijakan pemerintah yang tidak mendukung sub-sektor furniture, disisi lain juga ditemukan fakta-fakta tentang adanya praktek pembalakan liar (illegal logging) yang bisa dikatakan telah turut menghabiskan hutan jati di Jawa.

Secara umum, kajian hambatan usaha masih menunjukkan persoalan yang berkaitan dengan persoalan manajemen usaha, seperti pengadaan bahan baku, proses produksi, permodalan, pemasaran, informasi dan komunikasi serta faktor lingkungan – baik eksternal terkait maupun lingkungan pendukung. Selain itu, kurangnya jiwa kewirausahaan dan minimnya praktik pemerintahan yang baik menjadi faktor dominan.

Bahkan diskusi dan promosi model sertifikasi produk lingkungan (eco labelling) sebagai salah satu usaha konservasi hasil hutan – ditengah praktik bisnis dan permainan peraturan yang tidak bersih – telah berubah menjadi pisau bermata dua yang pada akhirnya memicu perdebatan dan kontroversi. Alih-alih menjadi sebuah solusi.

Hasil pembelajaran (lessont learnt) ini akan menjadi sebuah pelajaran berharga dalam rangka pengelolaan ekonomi berbasis sumber daya alam. Seperti kita ketahui bersama bahwa negri ini dikenal sebagai negri yang sangat kaya dengan sumber daya alam, baik dari keanekaragaman hayati, hasil tambang, laut dan lain-lain. Ini adalah potensi besar yang jika salah urus akan menyengsarakan generasi berikutnya dengan rusaknya sumber daya alam negrinya.

Saat ini, hal tersebut bukan lagi sebuah isapan jempol – melainkan sudah menjadi sebuah fenomena – dengan terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global (sebagi akibat penggundulan hutan dll), serta rusaknya ekosistem dan lingkungan alam secara masif sehingga menimbulkan bencana alam dan lingkungan yang semakin parah dan intensitas yang makin meninggi.

Penerapan metode PRA (Partisipatory Rapid Appraisal) dalam proyek riset aksi tersebut menghasilkan dua buku sekaligus, yaitu: Kajian Hambatan Sub sektor Furnitur dan Studi Kebijakan Sub sektor Furnitur. Keduanya diterbitkan oleh PKPEK, Asemhaski dan USAID sebagai bagian dari upaya diseminasi hasil-hasil kajian dan studi yang dijalankan, Untuk mendapatkan buku dimaksud silahkan download.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Pengurangan Resiko Bencana

 

Mendapatkan Pendidikan Keuangan Sebelum Bantuan Direalisasikan

 

Salah kegiatan yang berbeda dengan yang lainnya adalah memberikan pemahaman manajemen keuangan sebagai bagian dari prinsip dasar penguarangan resiko bencana sebelum mereka mendapatan bantuan finansial dan atau bantaun-bantuan yang lain, seperti pengembangan keusahaan untuk pemulihan perekonomian atau sumber penghidupan (livelihood).

 

Pendidikan keuangan ini dimaksudkan untuk sebagai sebuah konsep yang menekankan pada usaha perubahan perilaku masyarakat agar tidak reaktif namun menjadi lebih proaktif dalam pengelolaan keuangan. Untuk itu beberapa paket modul yang menjadi materi utama adalah P4N, yakni :

 

  1. Penganggaran (budgeting),
  2. Pengelolaan hutang (debt management),
  3. Penyisihan untuk ditabung (saving),
  4. Pelayanan perbankan (bank services) dan
  5. Negosiasi keuangan (fincancial negotiation).

 

Tentu saja, model pelatihan dalam kelas dengan berbagai keterbatasan dan kekurangannya yang hanya berdurasi 3 (tiga) hari dengan ketersediaan waktu total 12 jam pelatihan – untuk mempelajari 5 (lima) modul pokok dalam pendidikan keuangan – tidaklah mencukupi untuk merubahkeinginan kita bersama. Ssebagai sebuah inisiatif, hal ini harus disikapi dengan kemauan keras dari semua pihak untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan untuk terus mengupayakan perceraian antara masyarakat

 

Meski belum dilakukan kajian lebih jauh, namun hasil penilaian akhir paska program dengan metode pre & post test serta post interview menunjukkan bahwa ada perubahan dalam cara pandang, pola pikir (mind set) dan sikap (attitude) sebagian besar masyarakat (pemanfaat program) dalam pengelolaan keuangan keluarganya. Meski tentu saja hal ini tidak akan langsung bisa merubah perilaku (behaviour) mereka, apa lagi kalau pola pendampingannya tidak melekat.

 

Khusus untuk program pengurangan resiko bencana partisipan yang telah mendapat pelatihan secara keseluruhan sebanyak 600 pemanfaat yang tersebar di 5 (lima) kecamatan di DIY dan Jateng, yaitu: Banguntapan, Pundong, Pleret Kabupaten  Bantul dan Prambanan Kabupaten Sleman serta kecamatan Gantiwarno di kabupaten Klaten, mereka adalah para petani dan ibu-ibu yang memiki kegiatan keusahaan  mikro  Program ini merupakan kerjsama PKPEK dengan CRS, (Riyanto dan M.Kusma)